Presiden Prabowo Subianto resmi melantik pimpinan baru pengawas pelayanan publik di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Dalam kesempatan tersebut, profil Nuzran Joher menjadi sorotan setelah dirinya disumpah sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia masa jabatan 2026-2031.
Pelantikan ini menandai babak baru pimpinan lembaga negara tersebut dalam mengawasi berbagai sektor pelayanan publik di tanah air. Penetapan figur pimpinan baru ini juga diharapkan membawa dampak positif bagi efektivitas pengawasan kinerja birokrasi pemerintahan.
Latar Belakang dan Pendidikan Tokoh
Pria kelahiran Kerinci, Jambi, pada 28 Oktober 1973 ini memiliki rekam jejak pendidikan yang panjang di daerah asalnya sebelum merambah ke jenjang perguruan tinggi. Pendidikan dasarnya diselesaikan di SD N 16/III Koto Beringin Rawang pada 1986, kemudian berlanjut ke MTsN Sungai Penuh hingga lulus pada 1989.
Setelah menyelesaikan pendidikan di PGAN Sungai Penuh pada 1992, pendidikan tinggi strata satu diselesaikan di IAIN Imam Bonjol Padang pada 1997. Pendidikan magister kemudian dituntaskan di Universitas Pramita Indonesia pada 2009 untuk memperdalam keilmuan akademisnya.
Kiprah Organisasi Serta Kepemimpinan
Semangat berorganisasi sudah terlihat menonjol sejak menduduki bangku kuliah di era 1990-an. Kepemimpinannya teruji saat dipercaya memimpin Senat Mahasiswa IAIN Padang pada periode 1997-1998.
Kiprahnya di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) berlanjut hingga tingkat nasional sampai menduduki posisi strategis. Amanat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Besar HMI diemban pada periode 2002-2004. Selain aktif di organisasi kemahasiswaan, perhatian besar juga diberikan pada pembinaan pendidikan Al-Qur’an serta kegiatan sosial kemasyarakatan di Jambi dan Jakarta.
Pengalaman Legislatif Dan Ketatanegaraan
Karier politik di tingkat nasional dimulai saat terpilih menjadi Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia wakil Provinsi Jambi periode 2004-2009. Selama bertugas di DPD, berbagai posisi dalam alat kelengkapan lembaga legislative tersebut berhasil dijalankan dengan baik.
Pengalaman ketatanegaraan semakin matang ketika terlibat sebagai Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan (KKK) MPR selama dua periode, yakni 2015-2019 dan 2019-2024. Peran strategis lain yang pernah dijalankan adalah menjadi Staf Ahli Ketua DPR, yang semakin memperluas wawasan kelembagaan negara.
Relevansi Pengawasan Pelayanan Publik
Keterlibatan dalam lembaga Ombudsman Republik Indonesia dimulai pada awal tahun 2026. Sumpah jabatan sebagai salah satu dari sembilan Anggota Ombudsman periode 2026-2031 diucapkan di hadapan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada 10 April 2026.
DPR kemudian menyetujui pengangkatannya sebagai Ketua Ombudsman dalam rapat paripurna tanggal 18 Agustus 2026 atas usulan Komisi II DPR untuk menggantikan ketua sebelumnya. Persetujuan parlemen tersebut menjadi dasar resmi sebelum pelantikan bertahap dilakukan oleh kepala negara di Istana Negara.
Tahapan rekam jejak karir yang pernah ditempuh meliputi:
- Anggota DPD RI daerah pemilihan Jambi periode 2004-2009.
- Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan MPR dua periode (2015-2019 dan 2019-2024).
- Staf Ahli Ketua DPR RI.
- Anggota Ombudsman RI yang dilantik pada 10 April 2026.
- Ketua Ombudsman RI periode 2026-2031 yang dilantik pada 1 Oktober 2026.