Presiden Prabowo Subianto resmi melantik sejumlah pejabat baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Kamis, 1 Oktober 2026. Kepala negara memimpin langsung pengambilan sumpah jabatan para pimpinan lembaga serta kementerian tersebut.
Momen perombakan ini tercatat sebagai reshuffle kabinet ketujuh yang berlangsung sepanjang masa pemerintahan presiden. Langkah penataan ulang kepemimpinan nasional ini didasarkan pada empat surat Keputusan Presiden secara resmi.
Perubahan susunan pejabat pemerintah membawa dampak signifikan terhadap dinamika tata kelola negara. Rotasi kepemimpinan diharapkan mampu mendorong akselerasi kinerja di berbagai sektor strategis.
Landasan Hukum Pelantikan Pejabat
Perubahan jajaran menteri dan wakil menteri mengacu pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 104P Tahun 2026. Aturan tersebut mengatur pemberhentian serta pengangkatan pejabat Kabinet Merah Putih periode 2024-2029.
Pengangkatan Kepala Staf Kepresidenan serta Kepala Badan Reforma Agraria Nasional berlandaskan Keputusan Presiden Nomor 105P Tahun 2026. Regulasi ini menjadi payung hukum penataan pimpinan lembaga nonkementerian.
Struktur kepemimpinan lembaga pengawas dan badan khusus diperkuat melalui Keputusan Presiden Nomor 84P, 96P, serta 46M Tahun 2026. Seluruh aturan tersebut mengesahkan jajaran pengurus Ombudsman, BPKP, hingga Otorita Pantai Utara Jawa.
Pergeseran Posisi Menteri Utama
Sektor ekonomi dan energi mengalami penyesuaian pimpinan secara langsung. Bahlil Lahadalia dipercaya mengemban amanah baru sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Bidang pembangunan manusia turut mengalami perubahan kepemimpinan. Sugiono dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setelah sebelumnya menjabat sebagai Menteri Luar Negeri.
Posisi diplomat tertinggi kini resmi berpindah tangan. Arrmanatha Nasir dipercaya mengisi jabatan Menteri Luar Negeri untuk melanjutkan kepemimpinan diplomasi internasional.
Rotasi Kepemimpinan Korps Bhayangkara
Sektor keamanan nasional menyaksikan perantian pucuk pimpinan Kepolisian Republik Indonesia. Jenderal Suyudi Ario Seto resmi dilantik sebagai Kapolri menggantikan Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Penetapan kepemimpinan Polri berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 96 dan 97 Polri Tahun 2026. Aturan tersebut memuat keputusan pemberhentian serta pengangkatan Kapolri dan Wakapolri.
Listyo Sigit Prabowo kini mendapat penugasan baru di lingkungan kepresidenan. Mantan Kapolri tersebut diangkat menjadi Kepala Staf Kepresidenan.
Daftar Lengkap Pejabat Baru
Pelantikan besar-besaran ini mencakup 18 posisi strategis di jajaran kementerian, lembaga, hingga kepolisian. Berikut daftar pejabat yang dilantik hari ini:
- Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi
- Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
- Dudung Abdurahman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan
- Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri
- M Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian
- Drajad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
- Nurkholisoh Ibnu Aman sebagai Wakil Menteri Keuangan
- Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan
- Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian
- Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan
- Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan
- Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional
- Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
- Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa
- Nuzran Joher sebagai Ketua Ombudsman
- Radian Syam sebagai Anggota Ombudsman
- Jenderal Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri
- Komjen Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri