Rekam jejak karier Irjen Eko Hadi Santoso alumni Akpol 1999 yang resmi dijatuhi sanksi PTDH oleh KKEP Divpropam Polri pada Selasa 17 November 2026. Ruang Sidang Divisi Profesi dan Pengamanan Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi saksi penegakan disiplin tertinggi bagi perwira tinggi. Keputusan majelis etik menandai akhir perjalanan panjang seorang jenderal bintang dua di tubuh korps kepolisian.
Langkah penegakan aturan internal ini menegaskan komitmen institusi dalam menjaga integritas serta kepatuhan tata kelola teknologi informasi. Setiap pelanggaran prosedur teknis berkonsekuensi hukum yang amat tegas tanpa memandang pangkat jabatan.
Peristiwa ini menjadi momentum penting dalam sejarah penegakan kode etik perwira tinggi kepolisian. Sosok yang pernah memegang berbagai posisi strategis kini harus menghadapi babak baru dalam perjalanan penugasannya.
Rekam Jejak Karier
Irjen Pol. Eko Hadi Santoso merupakan seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi yang telah meniti karier panjang di lingkungan kepolisian. Namanya dikenal luas melalui berbagai penugasan teknis operasional, terutama pada bidang reserse dan pemberantasan kejahatan narkotika.
Perjalanan penugasan Eko Hadi Santoso mencakup jajaran penegakan hukum tingkat pusat hingga lembaga pendidikan kepolisian. Berikut rincian profil serta riwayat jabatan perwira tinggi tersebut:
- Nama Lengkap: Irjen Pol. Eko Hadi Santoso
- Pangkat Resmi: Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol.)
- Institusi Utama: Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Alumni Akademi: Akademi Kepolisian (Akpol) Angkatan 1999
- Jabatan Terakhir: Widyaiswara Kepolisian Utama Tingkat I Sespim Lemdiklat Polri
- Jabatan Sebelumnya: Penyidik Tindak Pidana Utama Tingkat I Bareskrim Polri
- Pengalaman Penugasan Strategis: Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri
Kiprah Eko Hadi Santoso di jajaran Korps Bhayangkara didominasi oleh fungsi reserse yang menuntut ketelitian penanganan perkara. Pengalamannya dalam memimpin jajaran penindakan penanggulangan narkotika Bareskrim Polri pernah menjadi bagian penting dalam perjalanan kariernya.
Riwayat Pendidikan
Latar belakang pendidikan menjadi pondasi utama dalam pembentukan karakter serta kedisiplinan Eko Hadi Santoso. Pembinaan fisik, mental, dan wawasan kebangsaan telah dijalaninya sejak menempuh jenjang pendidikan menengah hingga pendidikan pembentukan perwira.
Proses pendidikan yang melatarbelakangi karier Eko Hadi Santoso terbagi dalam dua tahap utama sebagai berikut:
- Pendidikan Menengah: SMA Taruna Nusantara Magelang (Lulusan Tahun 1996). Lembaga pendidikan ini dikenal menerapkan sistem pembinaan kedisiplinan kepemimpinan yang ketat serta wawasan kebangsaan mendalam.
- Pendidikan Pembentukan Perwira: Akademi Kepolisian (Lulusan Tahun 1999). Lulus dari Akpol pada akhir dekade 1990-an menandai awal pengabdian resminya sebagai perwira pertama kepolisian.
Setelah menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian, Eko langsung diterjunkan ke berbagai daerah penugasan. Perjalanan dari perwira pertama hingga meraih pangkat jenderal bintang dua ditempuh melalui dinamika tugas penegakan hukum yang intensif.
Putusan Sidang Kode Etik Polri
Perjalanan karier tersebut mengalami pergeseran mendasar setelah Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menggelar persidangan pada Selasa (17/11/2026). Persidangan di Ruang Sidang Divpropam Polri memutus perkara pelanggaran etik terkait pemufakatan kegiatan illegal access atau akses ilegal.
Eko dinyatakan terbukti melakukan tindakan penyadapan dengan memanfaatkan perangkat teknologi milik Polri secara tidak profesional. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengonfirmasi dua jenis sanksi yang dijatuhkan majelis etik:
“Atas perbuatannya, majelis sidang menjatuhkan dua jenis sanksi. Pertama, sanksi etika berupa pernyataan bahwa perilaku EHS merupakan perbuatan tercela. Kedua, sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai anggota Polri,” kata Truno.
Majelis KKEP menyatakan perbuatan tersebut melanggar ketentuan hukum yang berlaku di lingkungan kepolisian. Berikut poin-poin pasal pelanggaran yang disangkakan dalam persidangan:
- Peraturan Pemerintah: Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
- Peraturan Kepolisian: Pasal 5 ayat (1) huruf b dan/atau huruf c Perpol Nomor 7 Tahun 2022 jo. Perpol Nomor 4 Tahun 2026.
- Ketentuan Etik Khusus: Pasal 8 huruf c angka 1, Pasal 10 ayat (1) huruf d dan/atau huruf f, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan/atau huruf b Perpol Nomor 7 Tahun 2022.
Proses persidangan dilaksanakan sebagai wujud kesetaraan kedudukan hukum bagi setiap personel kepolisian. Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menegaskan prinsip penegakan aturan di tubuh institusi Polri:
“Prinsip equality before the law atau kesetaraan di hadapan hukum menjadi landasan dalam proses pemeriksaan tersebut,” katanya.
Pengajuan Banding Hasil Putusan
Menanggapi putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut, Eko menyatakan langkah hukum lanjutan dengan mengajukan banding. Hak pengajuan banding tersebut diatur dalam mekanisme regulasi internal bagi setiap anggota yang menjalani persidangan KKEP.
Usai persidangan selesai digelar, Eko terlihat keluar dari gedung Divpropam Polri di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian. Mengenakan baju tahanan berwarna biru bernomor 02 dan masker hitam, EHS digiring melewati kerumunan media menuju kendaraan taktis Brimob bernomor polisi 130422-05.
Proses hukum dan pengajuan banding ini akan menjadi babak penentu akhir status keanggotaan Eko Hadi Santoso di Kepolisian Negara Republik Indonesia.